Kembali kita dipertontonkan beberapa hari yang lalu menyaksikan langsung baik dimedia telivisi, elektronik dan cetak lokal maupun mungkin nasional bahkan mengalami langsung bagaimana harga-harga kebutuhan hidup mengalami kenaikan anehnya lagi sampai terjadi kelangkaan barang di pasar, berbagai macam asumsi salah satu penyebabnya adalah faktor alam.
Hal ini pun terjadi di daerah, khususnya di Banjarmasin sebagai contoh dialami mayoritas anggota masyarakat lainnya yang sulit mendapatkan BBM jenis premium, solar dan sejenisnya serta kebutuhan primer lainnya, walaupun dikatakan masih ada oleh pemegang kebijakan masih saja terjadi kelangkaan aneh ya ? kok masih antrian panjang terjadi ? mungkin ada itupun hanya ditingkat pengecer yang harganya relatif tinggi, kebutuhan BBM dan kebutuhan primer ini sebagian besar warga adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti keperluan transportasi dan keperluan sehari-hari lainnya. Harga “melonjak”, mau tidak mau masyarakat tetap harus membeli dengan harga yang relatif tinggi, karena bagi mereka yang penting barang kebutuhan itu tetap tersedia apalagi termasuk primer yang tidak bisa tidak dipenuhi.
Tidak hanya mereka yang menggunakan langsung yang merasakan imbas dari kenaikan harga kebutuhan, tetapi pasti juga meresahkan para pencari nafkah seperti para suami yang harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Mungkin bukan hanya bagi mereka yang sudah berkeluarga, bagi buruh perempuan yang masih lajang pun mengalami persoalan yang sama, walaupun tingkat kebutuhannya tidak serupa. Tetapi tetap saja bagi mereka yang sudah berkeluarga persoalan ini menjadi masalah yang sangat penting, belum lagi mereka harus membiayai anak-anak mereka, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan sekolah.
Setiap tahunnya kenaikan harga barang kebutuhan hampir pasti selalu terjadi. Baik diakhir maupun awal tahun 2011. Kenaikan harga yang dapat memberatkan rakyat sudah mulai terjadi, mulai dari harga BBM dan kebutuhan primer lainnya disertai dengan kelangkaan, yang menyebabkan untuk membeli BBM pun dibatasi. Ternyata tidak hanya berhenti di BBM saja , tetapi terus bergulir ke barang-barang kebutuhan primer lainnya.
Sementara kenaikan harga ini sering sekali diharapkan bisa dibarengi oleh kenaikan upah/gaji buruh ataupun pegawai negeri sipil (PNS). Tetapi ketika upah/gaji naik, ternyata tidak memecahkan masalah rakyat kecil karena akan secara bersamaan muncul akibat berupa naiknya harga di pasar, banyak dari para pedagang mengatakan bahwa upah/gaji naik maka harga barang pun ikut naik.
Fakta ini yang sering kita jumpai setiap tahunnya, fakta yang menurut para ahli ekonomi disebut masalah “hubungan antara ketersediaan pekerjaan dan inflasi” (Ormerod; 1994). Imbas kenaikan harga kebutuhan barang pokok seolah menjadikan masyarakat untuk lebih pintar mengelola keuangan, mengurangi atau bahkan tidak membeli sama sekali kebutuhan-kebutuhan yang dianggap tidak penting. Masyarakat oleh berbagai nasihat yang menyikapi krisis harga ini dituntut untuk berhemat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pertanyaannya mungkin begini kebutuhan mana yang dianggap tidak penting ? dan bisa dikorbankan oleh rakyat pekerja dan golongan miskin lainnya? Bahkan rasanya sebelum kenaikan harga sampai pada situasi yang tidak berubah seperti sekarang ini, kebanyakan rakyat sudah melakukan pembatasan konsumsi berdasarkan keterbatasan pendapatannya. Contoh kenyataan ini, yaitu banyak buruh yang bekerja berdatangan dari luar kota sehingga mereka harus kost atau mengontrak rumah. Biaya sewa rumah/kost terus meningkat, ketika masyarakat terus harus menanggung dan menyesuaikan diri dengan harga-harga barang yang juga terus merangkak naik.
Mayoritas pekerja seperti kaum buruh harus berhadapan dengan permintaan untuk membayar sewa rumah lebih banyak dari sebelumnya dengan alasan sang penyewa rumah/kost terbebani oleh kenaikan harga. Tidak bisa dipungkiri kenaikan harga-harga kebutuhan primer/pokok berpengaruh ke berbagai harga barang dan jasa, dan yang paling merasakan kenaikan ini adalah rakyat pekerja.
Karena bila kita bandingkan para pejabat publik, pemilik rumah sewa/kost, pedagang menengah/atas, maupun para bos pabrik/pengusaha dan lain-lain mempunyai penghasilan yang berlebih untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan bila harus menghadapi kenaikan harga, mereka bisa mencari sasaran orang lain untuk menanggung beban itu. Seperti yang dibebankan oleh pemilik rumah kontrak/kost kepada rakyat pekerja buruh yang membayar sewa kepada mereka.
Tetapi mata rantai beban ini sampai pada tingkat dimana justru mereka yang paling menanggung beban dariberbagai kenaikan harga, rakyat pekerja dan kaum miskin, juga harus menanggung beban mereka yang bertanggung jawab atas kenaikan harga yaitu para bos, birokrat publik yang korup dan cuma berpikir profit, menarik rente, dan para spekulan.
Di layar kaca atau melalui media lainnya kita pernah jumpai pula para distributor barang yang melakukan unjuk rasa terhadap kenaikan sejumlah harga, sebagai contoh tempo lalu kenaikan harga BBM maupun kebutuhan primer yang kian melonjak. Kenaikan harga bahan dasar dapat mempengaruhi produksi pembuatan kebutuhan. Namun masyarakat yang kebanyakan menjadi konsumen dari barang-barang tersebut dan merasakan langsung berbagai kenaikan harga hanya bisa sekedar protes tanpa ada sikap yang ditujukan kepada pemegang kebijakan
Ketidakmampuan ini juga disebabkan oleh ketakutan dan kebingunan mereka tentang hak sebagai warga negara dan kewajiban penanggung jawab dalam kehidupan sosial sebagaimana yang diharuskan oleh cita-cita kemerdekaan Indonesia seperti yang diamanatkan oleh konstitusi negeri kita ini.
Masih sangat banyak diantara kaum buruh dan pekerja lainnya yang hanya bisa menerima dengan hati berat dengan kenaikan harga BBM maupun barang kebutuhan pokok, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.
Kita tidak bisa lagi mengacuhkan atau tak peduli harga-harga kebutuhan pokok terus dibiarkan naik seenaknya tanpa ada keputusan pengaturannya. Peran dan aturan pemegang kebijakan harus khusus bertindak hanya demi untuk melindungi masyarakat yang terus menjadi korban dalam kehidupan yang terus direpotkan oleh kenaikan harga. Seperti yang terjadi sekarang bahwa setiap tahunnya harga akan naik seiring dengan adanya kenaikan BBM atau upah/gaji. Mau berapa pun BBM/upah/gaji naik itu hanya percuma, jika harga-harga kebutuhan pun ikut merangkak naik maka tidak akan pernah mencukupi biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Seharusnya pemegang kebijakan menetapkan harga yang kemudian para pedagang atau distributor tidak menaikan harga karena melihat ada kenaikan BBM/upah/gaji dari buruh ataupun pegawai negeri sipil (PNS). Kita tidak akan menemukan solusi jika pemegang kebijakan tidak tegas dalam menentukan harga-harga dan mengatur distribusi barang-barang agar tidak ada penimbunan atau lainnya yang akan menyebabkan harga menjadi mahal ketika terjadi kelangkaan barang dan akhirnya akan memberikan keuntungan kepada para penimbun tersebut.
Disini pemegang kebijakan mempunyai andil dalam menentukan harga pasar untuk berbagai kebutuhan pokok. Hal ini untuk menghindari adanya penjual dan kepentingan ekonomi politik yang nakal atau curang yang justru mendapatkan keuntungan bila terjadi menaikan harga seenaknya.
Masalah kenaikan harga BBM atau barang-barang kebutuhan, tidak bisa dilihat sebagai sekedar masalah musiman yang sering dihadapi, terlebih jika sudah terjadi kenaikan BBM atau upah dan bahan baku produksi lainnya. Saat ini sentral penyuplai kebutuhan pokok banyak dikuasai oleh pihak non pemerintah, dan ini pun menujukan bahwa pemegang kebijakan sebenarnya tidak mampu untuk mengatur berbagai kebutuhan rakyatnya, dan kenaikan harga ini selalu muncul ironisnya ketika akan terjadi ada momentum tertentu.
Yang jelas memang keterlibatan rakyat pekerja dalam pemerintahan menjadi hal yang sangat penting, karena masyarakat yang ada bukan hanya dari lapisan pejabat, dan pengusaha tapi banyak pula rakyat pekerja yang sebetulnya menjadi penunjang ekonomi dan rakyat pekerja pula yang banyak menggunakan hasil-hasil dari produksi kebutuhan barang-barang pokok.
Harus kita sadari bahwa pemerintahan saat ini adalah sebuah pemerintahan yang bisa dipercaya karena jika tidak masyarakat akan mengatakan pihak pemerintah pun ikut andil dalam proses kenaikan harga tersebut. Jadi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pun dilihat merupakan upaya sesaat yang hanya menunjukan kepada masyarakat bahwa pemerintah peduli terhadap kenaikan harga barang kebutuhan hidup.
